Opini : Keadilan Bagi Rakyat Lokal di Kawasan Danau Toba
beritasatu.com

Opini : Keadilan Bagi Rakyat Lokal di Kawasan Danau Toba

Oleh : Gurgur Manurung
 
Pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan  Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) muncul pertanyaan bagaimana masa depan masyarakat di Kawasan Danau Toba (KDT). Resiko apa yang muncul setelah muncul Perpres itu?.  Masyarakat yang terbiasa hidup dengan Pariwisata tentu saja senang dengan Perpres itu. Tetapi, masyarakat yang sudah mapan dengan hasil pertaniannya merasa galau mendengar Perpres yang mendukung dan mempermudah investasi itu. Masyarakat yang selama ini telah nyaman dan mampu menyekolahkan anaknya ke perguruan Tinggi hingga sukses “menaklukkan” dunia dari hasil pertanian tentu saja galau.
 
?Resiko yang paling tinggi dari Perpres itu adalah munculnya konflik horizontal antara masyarakat adat akibat perbedaan persepsi diantara mereka. Sebagian berambisi menjual tanah adat, sebagian lagi berambisi melestarikan tanah adat mereka.  Selanjutnya,  konflik antara masyarakat adat dan investor. Investor yang memanfaatkan kawasan Danau Toba tidak mungkin memberikan kebebasan kepada masyarakat lokal untuk mendapatkan akses ke Danau Toba. Ketika pinggiran Danau Toba dikuasai investor maka akses penduduk lokal akan hilang ke Danau Toba.
 
?Perpres Nomor 49 Tahun 2016 Tentang  BOPKPDTtidak  sedikitpun menyinggung masa depan masyarakat lokal, termasuk melestarikan budayanya. Perpres Nomor 49 Tahun 2016 fokus kepada kemudahan masuknya investasi. Itu sebabnya 10 pemimpin Lembaga gereja di Sumatera Utara (SUMUT) menyampaikan sikapnya agara Perpres Nomor 49 Tahun 2016 itu direvisi. Sikap 10  pemimpin gereja ini  yang menginginkan revisi Perpres Nomor 49 Tahun 2016 harus secara jernih disikapi oleh Presiden.  Hal itu penting karena menyangkut masa depan masyarakat lokal. Masyarakat lokal menjadi pelaku utama pembangunan bukan menjadi korban pembangunan. 
 
?Hal substantif yang perlu direvisi  menurut 10 pemimpin Lembaga gereja itu adalah: Pertama, mengutamakan kelestarian lingkungan  Danau Toba  dan hutan sekitar kawasan Danau Toba dan masyarakat lokal menjadi tuan di kampungnya sendiri;  Kedua, menjelaskan kepada publik terkait  penentuan lokasi pembangunan resort di areal hutan seluas 500  hektar. Melihat dan  membaca peta dalam lampiran Perpres Nomor 49 Tahun 2016  bahwa wilayah resort itu telah dihuni penduduk seperti di Desa Sigapiton, Desa Sibisa Pardamean,  Desa Motung, Desa Motung Pardomuan dan beberapa Desa lain; Ketiga, Menyususn Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amant UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal ini bertujuan  agar Daya Dukung (DD) dan Daya Tampung Lingkungan (DTL)  diperhitungkan sejak awal. Perhitungan awal ini menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan implementasi pengelolaan kawasan Danau Toba yang berkelanjutan. Jika mengabaikan KLHS, maka kerusakan lingkungan hanya menunggu waktu; Keempat, menjawab suara warga gereja yaitu menghentikan pembabatan hutan yang tidak terkendali (deforestrasi) , pencemaran Danau Toba, penggusuran dan kriminalisasi terhadap masyarakat lokal. 
 
?Dalam konteks  memprioritaskan penduduk lokal yang dalam ilmu lingkungan disebut masyarakat yang berkepentingan  kebijakan-kebijakan dan tindakan apa saja yang mendesak untuk dilakukan?. Jika masyarakat lokal tidak menjadi yang utama, maka mereka akan hilang dari akar budayanya. Mereka akan tercerai berai.  Padahal, daya tarik pariwisata adalah budaya itu sendiri. Budaya masyarakat lokal menjadi daya “jual” pariwisata.  Kalau tatanan masyarakat yang amat unik itu hilang maka daya “jual”  pariwisata akan hilang. 
 
?Paradigma yang muncul kemudian adalah apakah pariwisata atau pertanian yang diutamakan mengingat masyarakat yang tinggal di wilayah Danau Toba adalah petani yang sukses menyekolahkan anaknya ke Perguruan Tinggi dan anak-anak mereka telah eksis ke seluruh dunia dari hasil pertanian?. Apakah eksistensi itu akan dirobohkan dengan mengutamakan pariwisata?.  
 
?Paradigma yang mengutamakan pertanian atau pariwisata dapat dijawab jika muncul kebijakan yang adil dan jernih. Hanya membutuhkan tata kelola yang baik. Petani yang selama ini gamang dengan kehadiran pariwisata  dapat bergembira ketika turis datang membeli hasil pertaniannya. Dengan catatan petani harus berlatih berinovasi agar hasil pertaniannya kualitasnya sesuai kebutuhan para turis. Atau, petani dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertaniannya agar sesuai kebutuhan. Artinya, pembeli datang ke petani. Hal ini sangat menguntungkan petani. 
 
Tantangannya adalah kehadiran investor akan mengubah pemilik lahan dari petani menjadi milik mereka.  Jika hal ini terjadi maka masa depan masyarakat lokal akan terputus seperti di Tangerang, Provinsi Banten. Di Tangerang lahan-lahan petani hampir semuanya dimiliki korporasi. Konsekuensinya penduduk lokal  tergusur tanpa lahan, tanpa penghasilan. Penduduk lokal menderita. Masyarakat lokal menjadi satpam, pelayan toko, tukang parkir, ojek, tukang gali kuburan, pelayan bar, tukang cuci ke rumah-rumah pendatang dan lain sebagainya. Bagaimana dengan penduduk usia 50 tahun lebih?. Menyakitkan. 
 
?Ketika muncul Perpres Nomor 49 Tahun 2016  yang memastikan bahwa Pariwisata yang menjadi yang utama di kawasan Danau Toba  sejatinya pemerintah  dan para pemangku kebijakan mempersiapkan penduduk lokal mampu beradaptasi dengan kehadiran pariwisata. Itu bisa sukses jika lahan milik masyarakat lokal tidak dijual kepada investor. Syarat utama keberlanjutan pariwisata adalah sinergi penduduk lokal dengan kebutuhan para turis.  Penduduk lokal  yang memiliki keunikan budaya, hasil pertanian yang baik,   alam yang indah dan berbagai keajaiban di Kawasan Danau Toba  menjadi variabel yang menentukan keberlanjutan Pariwisata. 
 
Penulis adalah alumnus Pascasarjana IPB bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Parktisi Lingkungan, lahir di Desa Nalela, Kecamatan Porsea. Ketua departemen lingkungan YP2KDT. 
?

FOLLOW Twitter @faktasumutcom dan LIKE Halaman Facebook: FAKTAsumut.com