Terindikasi Korupsi, LSM KCBI Minta Aparat Penegak Hukum Usut Pembangunan Relokasi Mandiri Yang Mangkrak

banner 160x600

Women face

KARO, FAKTASUMUT.com - Kordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Lamhot Situmorang, minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada pembangunan ratusan Hunia Tetap (Huntap) Relokasi Mandiri Tahap dua, pengungsi Sinabung.

Hal itu disampaikan Lamhot Situmorang saat melakukan tinjauan kelokasi relokasi yang berada di Jalan Jamin Ginting, Desa Samura, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Minggu (14/10) mengatakan, keseriusan pemerintah Kabupaten Karo dalam menanggani proses penyelesaian pengungsi sinabung patut dipertanyakan.

Pembangunan Hunian Tetap untuk 171 warga Pengungsi Desa Guru Kinayan yang menelan anggaran puluhan milyar tersebut, disinyalir banyak terjadi penyimpangan. Hal itu diperkuat dengan  kondisi bangunan yang saat ini terlihat mangkrak jauh dari pengawasan dan perhatian pemerintahan.

“Kita hitung saja nilai proyek untuk satu unit bangunan rumah sebesar Rp59 juta lebih dikali 171 rumah sekitar sepuluh milyar lebih, dan ini dibangun oleh pengembang atau pihak ketiga yang diketahui saat ini hilang tanpa jejak. “Terangnya kepada wartawan.

Menurutnya jika dilihat dari kontruksi bangunan terlihat jelas unsur mark up pada pemasangan batu dan kadar semen terhadap bangunan yang tidak sesuai standar ditambah anggaran yang dipakai untuk pembangunan perumahan sudah habis. “Kita lihat saja, kondisi bangunan mangkrak begitu saja. Padahal uang yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun relokasi mandiri ini cukup besar, sehingga patut kita duga telah terjadi Indikasi Korupsi dalam pembangunannya, “ucap Lamhot.

Sebagaimana tertuang dalam undang undang nomor 24 tahun 2007, tentang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab bencana disetiap daerahnya.

“Kita minta kepada Bupati Karo, Terkelin Brahmana agar segera turun kelokasi melihat langsung kodisi bangunan yang mangkrak. Kita juga minta agar aparat penegak hukum untuk menangkap para pelaku, segera telusuri dugaan korupsi terhadap proyek relokasi mandiri yang diduga melibatkan sejumlah oknum Dinas Pemkab Karo. “Tegasnya.

Pantau dilokasi, dari 171 Kepala Keluarga baru lima Kepala Keluarga yang menempati Hunian Tetap Relokasi Mandiri. Kondisi infrastruktur jalan yang buruk serta tidak tersedianya sarana Listrik dan Air dikeluhkan warga yang tinggal ditempat tersebut.

Diketahui sebelumnya bantuan Relokasi Mandiri (RM) berkisar Rp196,6 miliar dari BNPBD dan dimulai akhir 2016. kepada warga pengungsi relokasi mandiri mendapat bantuan sebesar  Rp110 juta per kepala keluarga.

 

1539668099-Fakta Sumut-IMG 2266

 

(GB/FAKTASUMUT.com)