Ok Henry terpilih menjadi ketua umum Forum Inspektur Provinsi se Indonesia

banner 160x600

Women face

MEDAN, FAKTASUMUT.com - Inspektur Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. OK Henry, M.Si terpilih menjadi Ketua Umum Forum Inspektur Provinsi se Indonesia secara  aklamasi pada Rapat Kerja Nasional Inspektur Provinsi se Indonesia, di Grand Mercury Hotel Medan. Jumat 24 November 2017 yang merekomendasikan untuk dibentuknya Forum Inspektur Provinsi se-Indonesia. Dr. H. Henry, M.Si terpilih bersama Inspektur Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si yang menjadi Wakil Ketua Umum dan Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Awi Sundari, SH sebagai Sekretaris Umum.
 
‎Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih pada kesempatan tersebut menyambut baik terbentuknya Forum Inspektur Provinsi se-Indonesia dan dipilihnya Dr. H. OK Henry, M.Si sebagai ketua Umum Inspektur Provinsi se-Indonesia. "Kita berharap adanya forum ini dapat menjadi wadah komunikasi  sesama Inspektorat dari berbagai daerah diseluruh Indonesia terkait kebijakan pengawasan, peran apip dan masalah - masalah pengawasan strategis lainnya. Dan Rencananya kepengurusan Forum Inspektur Provinsi ini akan dikukuhkan langsung oleh Mendagri dalam acara Rakorwasdanas di Jakarta awal desember 2017 mendatang,  Ujar Sri Wahyuningsih usai membuka kegiatan tersebut.
 
Sementara itu, Inspektur Provinsi Sumut, Dr. H. OK Henry, M.Si yang terpilih sebagai ketua Umum Inspektur Provinsi se Indonesia menyampaikan, bahwa dengan adanya forum Inspektur yang baru saja dibentuk ini kedepan, dapat saling bertukar informasi, membahas berbagai persoalan dan saling bekerja sama dalam rangka penguatan fungsi dan peran sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah  (APIP) serta  berbagai macam regulasi dan tata kelola pemerintahan yang lainnya.
 
Dalam Rapat Kerja Inspektorat se Indonesia tersebut juga dilaksanakan Diskusi Panel yang dihadiri perwakilan Mabes Polri irjen Pol arfian Lubis, Perwakilan Dirjen Kemendagri, Kemendes, membahas tentang pengawasan dana desa sehingga akan meminimalisir para kepala desa untuk bersentuhan dengan aparat penegak hukum. 
 
"Kami akan berupaya melakukan pencegahan. Untuk itu sosialisasi terus dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah yaitu inspektorat di kabupaten kota di Sumatera Utara maupun di Indonesia. "Ujar Ok Henry.
 
Pengawasan dana desa saat ini sudah melibatkan pihak Babinkantibmas, yakni MOU antara Mabes Polri dan Kemendagri dan Kemendes. 
 
Pada kesempatan ini Dr. H. OK. Henry, M.Si juga menegaskan kembali komitmen nya untuk menjadikan Inspektorat menjadi garda terdepan dalam pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sekaligus mengawal jalannya pemerintahan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih .
 
 
 
( GB/FAKTASUMUT.com )