Nezar : Permen 02 Tahun 2011 dan Permen 71 Tahun 2017 Tidak Berkeadilan Sosial

banner 160x600

Women face

MEDAN, FAKTASUMUT.com Peraturann kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia dinilai sangat tidak berkeadilan sosial di Sumatera Utara yang sesuai dengan norma Pancasila.

Pasalnya, Permen Nomor 02 Tahun 2011 dan Nomor 71 Tahun 2017 tentang larangan Pukat Trawl dan Pukat Hela hanya berlaku untuk Sumut, sementara untuk daerah lain seperti Lamongan, Cirebon, Pantura dan Aceh peraturan ini tidak berlaku.

Hal ini terungkap saat kunjungan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dari Fraksi Partai NasDem, HM Nezar Djoeli ST dengan masyarakat nelayan di Kantor UPT Kementerian dan Kelautan di Belawan, Kamis (1/11/2018). Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan Pol Airut AKBP Siahaan, Komandan Operasi Lantamal Kolonel Wahyu dan perwakilan UPT Kementerian Perikanan dan Kelautan, Salim.

Pada pertemuan menjemput aspirasi masyarakat nelayan tersebut, Nezar menemukan bahwa ada sekira 11.982 kapal nelayan di Sumut yang tidak beroperasi mencari ikan Teri dan 119 ribu nelayan menjadi pengangguran alias tidak melaut lagi selama 80 hari yang disebabkan Permen Nomor 02 Tahun 2011 dan Nomor 71 Tahun 2017. Tentunya, kondisi ini akan semakin meningkatkan angka kemiskinan yang baru yang korelasinya menujurus kepada meningkatnya angka kriminalitas di provinsi ini.

Nezar juga mengungkapkan, bahwa para kelompok nelayan baik itu yang berasal dari HNSI dan Forum Nelayan Bersatu telah melakukan riset dan penelitian di Semarang pada tahun 2013 dan juga dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumut terhadap alat tangkap yang mereka gunakan dan Ikan Terinya. Hal ini dilakukan mereka untuk membuktikan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat itu tidak benar bahwa alat tangkap mereka tidak ramah lingkungan.

Namun sampai saat ini Surat Keputusan alat tangkap yang berdasarkan hasil riset tersebut belum diberikan oleh pemerintah. Begitu juga dengan Pemprovsu yang hingga saat ini tidak ada memberikan kebijakan yang bersifat keariban lokal atau dispensasi untuk Nelayan Teri di Sumut.

“Hasil riset menunjukkan bahwa alat tangkap yang digunakan para nelayan sangat ramah lingkungan dan tidak mengganggu habitat laut lainnya, begitu juga dengan Ikan Teri yang jika dalam jangka waktu 56 sampai 60 hari tidak ditangkap, maka ikan-ikan Teri Medan ini akan mati dengan cara memecah diri untuk bertelur yang kemudian telur hasil reproduksi dari Ikan Teri tersebut akan semakin berkembangbiak yang sangat banyak sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ekosistem laut.

Bahkan peraturan internasional menyebutkan dalam jangka waktu beberapa bulan biota laut kita tidak dipanen oleh nelayan dalam negeri, maka nelayan asing berhak untuk mengambil dan menangkap kekayaan laut kita. Ini kan sangat miris,” cetusnya seraya menambahkan bahwa dirinya mensinyalir peraturan yang dibuat Pemerintah Pusat diduga membuka ruang gerak nelayan asing untuk menangkap Ikan Teri di laut Indonesia.

Untuk itu, Nezar berjanji kepada masyarakat nelayan akan membawa hasil temuan ini didalam paripurna reses nanti yang akan digelar melalui lembaga DPRD Sumut dalam sebuah regulasi keputusan tertinggi yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait.

Politisi Partai NasDem ini juga meminta kepada Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman dalam pariurna hasil reses nantinya, agar memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan-kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan terhadap Permen 02 tahun 2011 dan permen 71 tahun 2017 tentang larangan Pukat Trawl dan Pukat Hela yang berakibat akan hilangnya Ikan Teri Medan dari peredaran.

“Dan dalam rekomendasi paripurna nantinya, Nezar juga akan mendesak Pemeirntah Provinsi Sumut agar segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang kebijakan-kebijakan daerah yang akan menguntungkan nelayan di Sumut, terkhusus Kota Medan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Nezar, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa persoalan ini ke Kementerian Perikanan dan Kelautan di Jakarta untuk mendesak Pemerintah Pusat memberika dispensasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Susi agar dapat diberlakukan perlakuan khusus untuk wilayah Sumut.

Nezar berharap, agar instansi-instansi terkait dapat kiranya memberikan spesialisasi kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mendukung temuan kunjungan resesnya agar dijadikan sebuah peraturan dan kebijaka yang memihak kepada nelayan di Sumut yang saat ini tengah menderita.

“Komisi A DPRD Sumut mempunyai kounterpart yang bersifat horizontal dan vertikal ke Pusat. Selaku wakil rakyat yang juga Politisi Partai NasDem yang berasal dari pemilihan Sumut 1 Medan A, saya akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat daerah pemilihan. Karena beberapa waktu lalu suara saya banyak dari Belawan dan hari ini saya bertanggungjawab agar kearifan lokal dapat diberlakukan kepada masyarakat nelayan yang ada di Sumut khususnya Belawan,” tandas Nezar politisi besutan Surya Paloh yang juga maju di Pemilu 2019 nomor urut 5.

 

(GB/ FAKTASUMUT.com)