Dugaan KKN & Pelayanan Buruk, Dirut RS Adam Malik Dilapor ke KPK

banner 160x600

Women face

MEDAN, FAKTASUMUT.com - Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) beserta pelayanan buruk di Rumah Sakit Adam Malik Medan resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak hanya itu, kasus yang sama juga sudah dilaporka ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) dan Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Demikian disampaikan Ketua Umum
Forum Aksi Bersama Rakyat (For-AKBAR) Fery Nofirman usai laporan kasus tersebut ke KPK.

Kepada wartawan, Rabu (16/5/2018) Fery mengatakan laporan sudah disampaikan secara resmi kepada KPK di gedung KPK pada pekan lalu.

"Laporan ini jadi catatan bagi warga Sumut, karena publik juga melihat, sejumlah persoalan yang sudah dilapor ke aparat hukum di tingkat daerah terkesan hangat-hangat tahi ayam, habis itu dingin dan kemudian ending prosesnya tak terlihat," ujar Fery Nofirman.

Dijelaskannya sejumlah dugaan kasus yang dilaporkan tersebut di antaranya, perencanaan pengusulan dan pengangkatan Direktur Keuangan RSUP HAM Manggapul Bakkara sebagai ‘Staf Ahli’ di bagian keuangan yang pensiun pada bulan Mei 2018.

Diduga, koalisi antara Direktur Utama dan Direktur Keuangan untuk menyelamatkan proyek yang ditangani oleh Direktur Keuangan RS Adam Malik Medan yang belum selesai di tahun 2018.

"Disinyalir bahwa proyek tersebut adalah proyek yang menguntungkan pribadi Dirut dan Dirkeu seperti pengecatan gedung administrasi yang rencana semula ditenderkan, tetapi ternyata dengan penunjukan langsung," ungkap Fery.

Kemudian, pengadaan semua furniture untuk ruangan rawat inap di gedung paviliun. Pengadaan kursi tunggu pasien di semua gedung tanpa ada permintaan dari user.

Pengadaan tempat tidur pasien, Pemasangan CCTV di seluruh ruang rawat inap, bekerjasama dengan media centre dari luar kota Medan untuk pemasangan TV kabel di RSUP H Adam Malik tanpa tender dan permintaan user.

Selain itu, mereka juga melaporkan dugaan gratifikasi pada pembayaran gaji PNS di RSUP H Adam Malik yang kini melalui PT. Bank Mandiri tbk. Atas kerjasama yang dilakukan tersebut, PT. Bank Mandiri tbk menyerahkan/menghibahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Furtuner ke rumah sakit.

Sampai saat ini, belum ada dilakukan berita acara penyerahannya. Mobil tersebut sekarang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Dirut RSUP HAM Bambang Pratopo.

"Kami mempertanyakan, mobil itu hibah atau dihibahkan kepada Dirut," tegas Fery.

Fery juga menyinggung dugaan kongkalikong Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara dugaan korupsi pengadaan mobil ambulan dan peralatan kesehatan pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran (TA) 2009 di Kejaksaan Agung.

Kasus ini dihentikan sejak Mei 2017 lalu. Diketahui, kasus ini sudah berjalan tujuh tahun.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengambil alih kembali penanganan kasus itu," tegasnya.

Di samping dugaan kasus korupsi, Fery juga mengungkap buruknya pelayanan RS Adam Malik.

"Kami meminta KPK memeriksa SPPD (surat perintah perjalanan dinas) Dirut RS Adam Malik karana sering tidak di kantor. Makanya pelayanan tidak maksimal. Kami mendesak untuk mencopot Dirut RSUP Haji Adam Malik (HAM) Medan dr Bambang Prabowo Mkes terkait adanya sejumlah persoalan tersebut," pungkasnya.

 

(GB/FAKTASUMUT.com)