Distribusi Surat Suara Pilgubsu 2018  Dikawal Poldasu

No comment 55 views
banner 160x600

Women face

MEDAN, FAKTASUMUT.com - Distribusi surat suara Pilgubsu 2018 dikawal oleh pihak Poldasu. Hal itu disampaikan Ketua KPU Sumut Mulia Banura MSi dalam Diskusi Sosialisasi Pilgubsu 2018 dengan tema 'Distribusi Logistik Pilgubsu 2018' di Kafe Nongkrong Medan, Senin (28/5).
 
Mulia menjelaskan distribusi surat suara Pilgubsu 2018 ini akan dilaksanakan pada 30 Mei 2018 dengan start awal dari pabrik pembuatan surat suara di Cikarang." Ada 9.290.694 surat suara yang akan didistribusikan ke KPU kabupaten/kota menggunakan enam truk dan dikawal oleh aparat kepolisian dari Poldasu," kata Mulia.
 
Dijelaskan Mulia angka 9.290.694 itu diperoleh dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 persen ditambah 2000 surat suara cadangan yang akan digunakan jika terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU)."Jumlah DPT kita 9.050.483,jumlah DPT dan untuk PSU 9.052.483, dan cadangan  2,5 persen dari jumlah DPT disetiap TPS sebanyak 238.211. Jadi total keseluruhannya sebanyak 9.290.694," kata Mulia.
 
Mulai menambahkan surat suara akan didistribusikan ke KPU kabupaten/kota selanjutnya KPU kabupaten/kota melakukan penyortiran dan selanjutnya dibagikan ke 27.478 TPS yang berada di 6110 desa/kelurahan dan 444 kecamatan." Pada saat menerima surat suara itu saya himbau kepada KPU kabupaten/kota untuk melihat keterangan jumlah yang akan diserahkan.Jadi harus tepat jumlah, tepat wilayah dan tepat," waktu sebut Mulia kembali.
 
Dijelaskan Mulia, Selasa (29/5) tim dari KPU Sumut akan menuju Cikarang guna memastikan surat suara sudah siap didistribusikan ke 33 kabupaten/kota sehingga pada 30 Mei 2018 sudah bisa langsung dilepas." Saya sendiri sudah melihat langsung proses pembuatan surat suara di pabrik PT Gramedia Gruop di Cikarang itu," sebut Mulia lagi.
 
Sementara itu Koordinator NBasis  Shohibul Ansor Siregar menyoroti munculnya peluang-peluang terjadinya penyelewenangan terutama di daerah-daerah terpencil yang pengawasananya untuk itu sangat terbatas.Demikian pula ketepatan dan jumlah kertas suara yang sampai ke daerah dimaksud.
 
“Saya khawatir soal waktu bahkan jumlah sampai ke desa-desa terpencil sangat rawan, perlu menjadi perhatian serius KPU di Kapupaten/Kota atau pihak-pihak terkait untuk itu,”ujar pakar Sosiologi Antropologi UMSU itu.
 
 
(GB/FAKTASUMUT.com)