Anggota DPRD Sumut Minta Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Sumut Selidiki Proyek Relokasi Mandiri Yang Mangkrak di Karo

banner 160x600

Women face

KARO, FAKTASUMUT.com - Wakil Ketua Fraksi PDI. Perjuangan, DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan meminta agar Polda Sumatera Utara, maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan atas mangkraknya proyek Hunian Tetap bagi korban bencana alam Gunung Sinanbung, yang dinilai merugikan pemerintah terutama warga pengungsi.

Sutrisno menyebutkan, Pemerintah Daerah memang belum memahami sepenuhnya bagaimana penanganan bencana dan dampaknya secara holistik. Kondisi ini semakin parah karena sejak awal pemerintah daerah tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif, sehingga pengerjaannya tetap sama dengan pengerjaan proyek secara umum.Bahkan sering sekali, penanganan bencana pun sebagai lahan "bancakan" oleh oknum- oknum pemerintah daerah.

"Perhatian dan keseriusan Presiden Joko Widodo telah ditunjukkan dengan mengunjungi korban erupsi Gunung Sinabung di Siosar, dan di beberapa tempat di Tanah Karo. Namun, pemerintah daerah hanya cari muka sewaktu Presiden datang, setelah itu, mereka kembali seperti biasa, tanpa beban, dan tanpa dosa. "Ucapnya kepada wartawan.

Menurutnya, perlu ada tindakan yang serius dari aparat penegak hukum agar apa yang dilakukan pemerintah untuk kehidupan yang layak bagi pengungsi benar dilakukan dengan baik.

"Untuk memastikan penanganan rumah- rumah tersebut diselesaikan sesuai dengan rencana semula, saya minta kepada Polda Sumatera Utara, maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan atas mangkraknya proyek tersebut. "Tegas Sutrisno.

Ratusan Kepala Keluarga pengungsi asal Desa Guru Kinayan, Kabupaten Karo terancam tidak memiliki rumah layak huni untuk tempat tinggal mereka. Pasalnya, rumah hunian tetap yang dibangun puluhan milyar oleh Pemkab Kabupaten Karo, di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe yang diperuntukkan bagi pengungsi korban bencana alam Gunung Sinabung, dalam kondisi mangkrak.

Sebelumnya Pemerintah pusat memberikan Bantuan Relokasi Mandiri (RM) berkisar Rp196,6 miliar dari BNPB dimulai akhir 2016. Bagi warga peng­ungsi Relokasi Mandiri tahap dua mendapat ban­tuan Rp110 juta per Kepala Keluarga, de­ngan rincian Rp59 juta lebih untuk Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Rp50 juta lebih untuk bi­aya Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT).

 

(GB/ FAKTASUMUT.com)